Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan
oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai
mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan mempunyai
ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya.
Ciri khas demokrasi Pancasila adalah:
a. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.b. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas.
c. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
d. Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.
Isi pokok demokrasi Pancasila adalah:
a. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.b. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.
d. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.
Sementara itu dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan:
a. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan.b. UUD 1945
1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “ … maka disusunlah suatu Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….”
2) Batang Tubuh
Pasal 1 Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.
c. Tap MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden.
d. Undang-undang, yang terdiri:
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat,
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Parpol,
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemilu,
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
0 komentar:
Posting Komentar